Oleh Hieronimus Bokilia
Ende, Flores Pos
Bupati Ende, Don Bosco M Wangge saat memimpin upacara memperingati hari pendidikan nasional pada Senin (3/5) di lapangan Pancasila mengatakan, persentase kelulusan SMA/SMK tahun 2010 ini belum memuaskan. Namun demikian, Bupati Wangge meminta semua kalangan untuk tidak saling menyalahkan tetapi hendaknya mengoreksi diri apakah selama ini sudah menjalankan peran dengan baik atau belum.
Dikatakan, dalam mendukung pendidikan ada tiga pilar yang bekerja yakni pengambil kebijakan yakni pemerintah dan DPRD, penyelenggara pendidikan dan perangkat bersama para guru, orang tua dan keluarga. Keluarga, kata Wangge memiliki peran yang sangat besar. Untuk itu, lanjutnya, terhadap persentase kelulusan yang belum memuaskan ini, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan namun kembali mengoreksi apa yang sudah dibuat selama ini. Pemerintah dan lembaga pendidikan, juga perlu koreksi apakah selama ini sudah bekerja maksimal untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Ende.
Menurut Bupati Wangge, rendahnya tingkat kelulusan UN tahun ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Tanggung jawab pertama ada pada orang tua dan keluarga mengingat anak lebih banyak waktunya berada di rumah dan bersama dengan orang tua. Kedua pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan oleh pemerintah dan dalam kaitan dengan anggaran untuk pendidikan di lembaga DPRD. Apakah selama ini anggaran untuk pendidikan sudah cukup dialokasikan atau belum. Ketiga penyelenggara pendidikan baik yayasan, sekolah dan guru.
Terkait pendanaan, pendidikan membutuhkan dana yang cukup besar. Butuh dana untuk pendidikan dan latihan bagi para guru mata pelajaran, dan para guru serta dibutuhkan pula dana untuk tugas belajar bagi para guru. Menurut Bupati Wangge, langkah-langkah itu perlu dilakukan mengingat guru dengan mutu rendah tidak mungkin dapat menghasilkan murid yang berkualitas.
Ke depan, lanjut Bupati Wangge, semua pihak harus bergandengan tangan guna memajukan pendidikan di Kabupaten Ende dan berupaya mengembalikan Ende menjadi kota pelajar. “Kita berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu. Jadikan hasil UN kali ini menjadi cemeti, cambuk dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Ende,” kata Bupati Wangge.
Kejadian tahun ini hendaknya dapat membuka mata, hati dan harus lebih aktif dan sadar bahwa pengambil kebijakan dan pengatur anggaran tidak boleh saling melemparkan tanggung jawab tetapi harus sama-sama bertanggung jawab.
Keluarkan Rekomendasi
Menyikapi rendahnya tingkat kelulusan UN SMA/SMK, Komisi C DPRD Ende juga telah menggelar dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu. Dari hasil dengar pendapat tersebut, dihasilkan rekomendasi Komisi C DPRD Ende yang ditujukan kepada Dinas PPO. Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Komisi C DPRD Ende, Heribertus Gani berisikan enam butir rekomendasi.
Pertama, Dinas PPO segera melaksanakan evaluasi total/menyeluruh perihal penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ende untuk menemukan sisi lemah penyelenggaraan pendidikan kita sekaligus menjadi acuan perumusan kebijakan bidang pendidikan di masa-masa mendatang. Evaluasi meliputi aspek kebijakan maupun penyelenggaraan, profesionalisme guru, jumlah dan persebaran guru, kesejahteraan guru, ketersediaan sarana prasarana, kesiapan siswa, partisipasi masyarakat. Evaluasi yang objektif, jujur dan transparan dari semua pemangku kepentingan pada saat sekarang ini akan berdampak positif terhadap target maupun hasil capaian belajar siswa pada tahun pelajaran 2010-2011.
Kedua, dinas PPO perlu mereformulasi rencana strategis dinas agar lebih sinkron dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Ende saat ini. Ketiga, Dinas PPO harus merumuskan program dan kegiatan yang lebih relevan dengan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ende guna menjawabi permasalahan merosotnya tingkat kelulusan siswa baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Empat, salah satu faktor kemerosotan persentase kelulusan di Kabupaten Ende adalah rendahnya pemahaman para guru terhadap isi dan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, Dinas PPO Kabupaten Ende perlu merancang dan menggelar program/kegiatan sosialisasi dan desiminasi kurikulum yang efektif yang melibatkan seluruh tenaga pendidik.
Lima, Dinas PPO dan Komisi C DPRD Ende perlu bekerja sama untuk merumuskan seperangkat regulasi yang menjadi payung perumusan kebijakan pembangunan sektor pendidikan. Keenam, Dinas PPO segera berkoordinasi dan menginstruksikan setiap satuan pendidikan agar siswa-siswi yang gagal UN sebanyak 76,06 persen dan hendak mengikuti ujian ulang pada tanggal 10-14 Mei mendatang harus dipersiapkan lebih matang di masing-masing satuan pendidikan, sehingga siswa-siswi tidak sekedar mengulang UN tanpa persiapan tetapi ada pendalaman pengetahuan menyongsong UN ulang diaksud agar tidak mendulang kegagalan untuk kedua kalinya.
Heribertus Gani berharap, rekomendasi yang telah disepakati bersama dalam pertemuan dengan Dinas PPO itu nantinya dapat dijabarkan sehingga ke depan, dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan demi meningkatkan mutu pendidikan dan memp[erbaiki p[ersentase keluluysan di tahun pelajaran 2010-2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar