13 Juni 2010

APBD Kabupaten Ende 2010 Belum Berpihak Pada Pendidikan

* Anggaran Pendidikan Masih Berkisar 5-9 Persen

Oleh Hieronimus Bokilia


Ende, Flores Pos

Kemerosotan persentase kelulusan siswa-siswi SMA/MA dan SMK di Kabupaten Ende pada tahun ajaran 2009/2010 merupakan wujud dari wajah pendidikan di Kabupaten Ende yang sebenarnya. Kondisi ini memberikan jawaban atau output seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ende yang salah satu penyebabnya karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ende sejauh ini belum berpihak pada pendidikan. Alokasi anggaran dari APBD untuk pendidikan pada tahun anggaran 2010 masih berkisar antara 5-9 persen.


Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Ende, Heribertus Gani kepada Flores Pos di ruang kerja Komisi C, Selasa (27/4). Menurut Gani, kemerosotan persentase kelulusan ini merupakan tamparan yang sangat besar bagi semua pihak terutama para otorisator yakni pemerintah dan DPRD, penyelenggara tingkat satuan pendidikan atau pihak sekolah yakni kepala sekolah, para guru, orang tua dan siswa. Kondisi ini, lanjutnya harus dijadikan reinstrospeksi penyelenggaraan pendidikan dalam kurun waktu terakhir.


Dengan reinstrospeksi penyelenggaraan pendidikan ini, kata Gani, dapat mengetahui titik lemah proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ende. Dengan demikian, nantinya dapat diupayakan untuk mencarikan formula baru atau strategi baru untuk memperbaiki berbagai hal mulai dari aspek kebijakan, penyelenggaraan di tingkat lembaga pendidikan maupun penyelenggaraan ujian nasional (UN).


Dari tatanan kebijakan, kata Gani merupakan salah satu aspek tidak dapat disepelekan dalam menata dan membenahi pendidikan di Kabupaten Ende baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Han mendasar yang perlu diinstrospeksi adalah berkenaan dengan kebijakan anggaran. dari tahun ke tahun, angaran untuk pendidikan masih belum memenuhi standar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya. Padahal, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah secara tegas mengatur bahwa anggaran pendidikan baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten harus 20 persen.


Namun, kata Gani, jika melihat kondisi Ende, hingga tahun anggaran 2010 ini Kabupaten Ende bahkan belum mencapai 10 persen alokasi anggaran untuk pendidikan. Alokasi anggaran untuk pendidikan masih berkisar antara 5-9 persen. “Kalau disandingkan dengan persentase kelulusan tahun ajaran 2009/2010 maka semua pihak harus terima karena hanya seperti itu yang kita investasikan untuk pembangunan sektor pendidikan,” kata Gani.


Lagipula, alokasi anggaran yang sudah dibawah 10 persen itu masih didominan alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur. Masih sangat kecil anggaran yang disiapkan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) para penyelenggara pendidikan khususnya bagi pengawas, guru maupun kepala sekolah.


Kondisi seperti ini, kata Gani, ke depan yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengidentifikasi secara ril apa persoalan yang berdampak pada merosotnya persentase kelulusan. “Apakah karena sarana prasarana yang terbatas seperti buku atau jumlah guru yang terbatas dan tidak merata penyebarannya atau persoalan profesionalisme para guru,” kata Gani. Namun hal lain yang jugta perlu dilihat adalah kesadaran siswa dalam menyoingsong pelaksanaan UN. Menurutnya, sebagian siswa lesu dan tidak siap menghadapi UN. Kondisi ini karena adanya kebijakan alternatif bagi yang tidak lulus UN yakni ujian ulang bahkan ujian paket C untuk selamatkan siswa yang tidak lulus.


“Tapi terlepas dari semua itu, hal yang paling penting adalah kebijakan anggaran yang belum pro pendidikan. Ini juga bukti pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua dan siswa kurang respon terhadap kebijakan nasional yang naikan standar kelulusan dari 5,00 menjadi 5,5 pada tahun ajaran 2009-2010,” kata Gani. Bahkan kata Gani, kondisi ini akan lebih diperburuk jika ke depan pemerintah pusat menaikan standar kelulusan sampai pada nilai tujuh jika tidak direspon pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat.


Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Ende, Fransiskus Hapri, di ruang kerjanya, Senin (26/4) mengatakan, persentase tingkat kelulusan tahun ini memang mengalami penurunan yang sangat tajam. Namun, kata Hapri, masyarakat hendaknya tidak melihat rendahnya kuantitas atau tingkat kelulusan anak tetapi hendaknya melihat berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ende dalam rangka peningkatan kelulusan.


Rendahnya tingkat kelulusan pada tahun ini, lanjut Hapri sangat jauh dari apa yang sudah ditargetkan. Pemerintah menargetkan tingkat kelulusan 80 persen namun target itu ternyata tidak terwujud. Pencapaian target, lanjut Hapri baru bisa dicapai tergantung kerja-kerja dari tiga pihak yakni pemerintah, masyarakat dan orang tua.


Bagi para siswa yang tidak lulus UN, kata Hapri pemerintah masih memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang. Uian ulang dilaksanakan pada 10-14 Mei mendatang. Namun jika mereka tetap tidak lulus dalam ujian ulang maka diberikan kesempatan mengikuti program paket C. Dalam ujian ulang ini, para peserta hanya mengikuti ujian batgi mata pelajaran yang belum lulus. Sedangkan mata pelajaran yang sudah lulus tidak lagi diikuti.

Tidak ada komentar: