Bupati Don dan Wartawan Stef Bata Berdamai

* Secara Adat dan Kedinasan

Ende, Flores Pos

Kasus peludahan terhadap wartawan Mingguan Global dan Mingguan NTT Pos, Stef Bata, yang dilakukan Bupati Ende Don Bosco M Wangge di ruang kerja Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Abdul Syukur Muhamad pada Kamis (24/9) lalu sudah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak.

Perdamaian dilakukan secara adat dan kedinasan. Secara adat, dilakukan di kediaman Bupati Don Wangge, Jalan Melati, Sabtu (3/10) malam Sedangkan secara kedinasan, dilangsungkan di ruang kerja bupati, Jalan El Tari, Selasa (6/10) siang.

Stef Bata pun sudah menarik laporannya ke polisi pada Sabtu (3/10) siang.

Perdamaian di ruang kerja bupati, Selasa (6/10), dihadiri Plt Sekda Ende Bernadus Guru, Asisten I Hendrikus Seni, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Abdul Syukur Muhamad, para kepala bagian (kabag), pejabat lainnya lingkup Setda Ende, serta pers.

Saling Memaafkan

Bupati Don mengatakan, pada perdamaian secara adat di kediamannya, Sabtu (3/10) malam, Stef Bata datang dengan istri serta dua anaknya bersama keluarga dan didampingi wartawan MetroTV, Marcel.

Intinya, kata Bupati Don, “Karena Stef sudah datang ke rumah, saya harus terima. Tidak ada kata lain. Karena ada kemauan baik untuk menyelesaikan persoalan. Saya secara pribadi (melihat) ini berkaitan dengan adat, dan sangat tidak menguntungkan bagi Stef (secara adat, hubungan Stef Bata dan Don Wangge adalah cucu dan kakek. Stef menikahi cucu Don Wangge). Tapi karena Stef sudah datang, kami saling memaafkan.”

“Saya bilang Ema (Stef), ini Don Wangge dan Stef Bata. Saya tarik kembali saya punya air liur yang diludahkan ke muka kamu (Stef). Dalam bahasa (budaya) Lio itu, kalau kita ludah sama dengan pate hoba sesu lobo (harfiah: sudah patah, tak berguna lagi). Maka harus ditarik (dihapus) kembali. Semacam sumpah atau tindakan yang sangat kejam. Sehingga saya harus tarik kembali. Saat itu, saya minta Stef berdiri. Karena di rumah saya itu ada tempat moyang kami.

“Saya katakan ke Stef, kau berdiri ini (juga) sudah ada moyang berdiri. Lalu saya tarik kembali air ludah saya. Saya bilang, saya tarik kembali saya punya air ludah yang sudah saya buang. Saya kasih (kembali) kepada mereka yang menyuruh Stef buat (berita). Biar segala musibah itu pindah ke orang (yang) mendalangi dan sebagainya. Saya kembalikan.

“Saya juga tanya ke Stef (dan Stef telah berterus terang). Kau tidak boleh sembunyikan orang-orang yang selama ini di belakangmu yang membuat situasi seperti ini. Satu nama saja kau sembunyikan, gantinya kau punya diri atau kau punya anak. Makanya saya suruh dia berdiri supaya moyang juga berdiri. Moyang itu saya tunjukkan juga kepada mereka yang lain (yang) hadir pada malam itu.

“Kejadian itu (peludahan) telah membuat Stef turun kelas. Kalau yang lalu-lalu kelasnya adik, dengan ambil istri kedua, dia turun kelas yaitu sebagai cucu.” Mendengar ucapan ini, Stef tertawa lepas.

Kata Bupati Don, karena kasus ini terjadi antara seorang wartawan dan bupati, penyelesaiannya pun dilakukan di kantor secara dinas.

“Jadi, secara pribadi sudah dilakukan di rumah, sekarang secara dinas. Karena Senin (5/10) kemarin saya sangat sibuk, maka dilakukan hari ini Selasa (6/10). Sekarang mari kita dengar bersama dari Stef.”

Ada Pendekatan

Stef Bata mengatakan, apa yang dijelasan Bupati Don benar adanya. Proses perdamaian secara adat memang seperti itu.

Ia mengakui ia ’turun kelas’ jauh. “Sebelum Pak Bupati (Don Wangge) jadi bupati, saya panggil kakak. Setelah jadi bupati, saya panggil bapak. Tetapi setelah kasus ini saya panggil kakek.” Stef kembali tertawa lepas

“Hari Sabtu (3/10) siang lalu saya sudah lakukan pendekatan dengan penyidik Polres Ende, dan persoalannya (pengaduan) sudah saya cabut. Pernyataan pencabutan sudah saya tanda tangani. Saya juga sudah hubungi kantor redaksi saya (Mingguan Global dan Mingguan NTT Pos) dan redaksi sangat respon. Jadi, di antara saya dan Pak Bupati tidak ada persoalan lagi.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Don Bosco M. Wangge dilaporkan ke polisi oleh wartawan Mingguan Global dan Mingguan NTT Pos, Stef Bata, Kamis (24/9). Bupati dilaporkan karena meludahi muka korban di ruang kerja Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Abdul Syukur Muhamad. Laporan Stef Bata diterima polisi hari itu juga.

Bupati Don Wangge sendiri sudah mengakui tindakannya salah. Ia menyesal dan meminta maaf kepada jajaran pers. Tindakannya terpicu oleh pemberitaan Stef Bata selama ini yang membuatnya tersinggung karena tidak berimbang. Ia menyatakan siap diproses hukum kalau memang jalan damai sudah tidak dimungkinkan. ***

Hendra Jaya "Manusia Vespa" Kunjungi Redaksi Flores Pos

* Bernazar keliling Indonesia Jika ada Prajurit TNI jadi Presiden Indonesia
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Manusia vespa yang melakukan perjalanan keliling Indonesia menggunakan vespa butut buatan tahun 1968, Hendra Jaya berkesempatan mengunjungi Kantor Redaksi Harian Umum Flores Pos. Perjalanannya mengelilingi Indonesia yang sudah dijalani sejak tahun 2006, berawal dari titik kilometer nol di Kota Sabang Aceh. Dari perjalanannya selama hampir tiga tahun ini, sudah 30 provinsi yang dia kunjungi dan masih tinggal tiga provinsi yakni NTB, Bali dan Kalimantan Barat. Perjalanan yang dilakukan ini bermula dari nazarnya jika ada prajurit tinggi TNI yang menjadi presiden Indonesia maka akan melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia. Maka ketika Susilo Bambang yudhoyono terpiliuh menjadi presiden maka dia mulai melakukan perjalanan keliling Indonesia.

Hendra Jaya ketika mengunjungi Kantor Redaksi HU Flores Pos di Jalan El Tari, Rabu (7/10) mengatakan, dia mulai mengelilingi Indonesia pada Minggu, 18 Juni 2006 yang diawali dari titik kilometer nol Kota Sabang. Perjalanannya mulai dilakukan dengan tujuan untuk bersepeda motor vespa mengelilingi Indonesia dalam rangka pengumpulan tandatangan dari para prajurit dan kepala daerah terbanyak. Selain untuk tujuan itu, kata Hendra, perjalanannya keliling Indonesia ini juga bertujuan untuk mengenal lebih dekat kebudayaan dari setiap daerah yang dikunjungi dan sejarah Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar TNI seluruh Indonesia dan para gubernur serta para bupati.

Dia mengakui, perjalanannya ini tanpa ada sponsor sehingga saat berangkat awal dia hanya mengantongi uang sebesar Rp1,5 juta. Pria kelahiran Palembang, 22 April 1968 ini terus berkeliling Indonesia hingga saat ni berkesempatan menyinggahi Ende. Hutan di Ende kata Hendra merupakan hutan tersubur yang dia jumpai sepanjang perjalanannya ditambah udara yang masih sangat segar. “Paling senang lihat keajaiban Tuhan yakni Danau Kelimutu. Saya sudah ke sana dan sangat takjub.”

Namun dari keindahan alam yang dia jumpai itu, banyak kisah sedih pula yang dia alami sepanjang perjalanannya mengelilingi Indonesia. Anak kolong ini pernah dirampok dan dipukuli oleh OPM saat berada di Wamena tahun 2008 silam. Saat itu, uang Rp4 juta diambil beserta handycam serta baju. “Tidak banyak yang hilang. Mereka berupaya turunkan bendera merah putih dari motor dan gantikan dengan bendera OPM. Tapi saya melawan dan dipukuli lalu dirampok.” Namun masih beruntung, warga sekitar berbaik hati menolongnya. Pengalaman pahit lainnya adalah tidur di hutan di Sulawesi saat dalam perjalanan ke Kabupaten Pasang Kayu. Akibat felex belakang patah akhirnya terpaksa harus tidur di hutan.

Ada juga kesulitan-kesulitan saat harus bertemu dengan para pejabat. Di Biak, pernah diusir oleh pejabat sementara (Pjs) bupati Biak karena dikira orang gila. Selain itu, begitu sulitnya bertemu dengan penjabat bupati Sabu sehingga harus menunggu selama lebih kurang delapan jam. Dia berharap, dalam sisa waktu perjalanannya ini, tidak ada lagi kesulitan yang dialami sehingga bisa kembali ke Jakarta dengan selamat.

Pengalaman pahit lainnya adalah saat vespa bututnya terbakar di Waingapu. Terbakarnya motor diakibatkan hubungan arus pendek. Namun setelah dibereskan akhirnya perjalanan masih dapat dilanjutkan dengan vespa buatan tahun 1968 pemberian ayahnya almarhum Kapten CPM A Ridwan. Dalam perjalanannya, kata Hendra, sudah 55 kali harus ganti ban dan tiga kali harus bongkar mesin. Namun semuanya masih mampu dilakukan berkat bantuan anak-anak Skuter dan para prajurit TNI di setiap daerah yang dikunjungi. “Tanpa mereka saya tidak bisa melanjutkan perjalanan.” Diakui, ketika melakukan penyeberangan dia tidak dipungut biaya karena dibantu oleh ADPEL dan ASDP. Demikian halnya ketika menumpang hercules sealu dibantu oleh TNI Angkatan Udara.

Hendra mengatakan, selama perjalanannya mengelilingi Indonesia ini, sudah ribuan tandatangan yang dikumpulkan dari para kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Bahkan sudah ada delapan jenderal yang dikumpulkan tandatangannya sepanjang perjalanan ini. Semua tandatangan itu, lanjut dia telah dibukukan di dalam tujuh buku dan tiga diantaranya telah dikirim ke Museum Rekor Indonesia (MURI).

Dikatakan, dengan tinggal tiga provinsi yang belum dia kunjungi maka akan diupayakan untuk dikunjungi dalam waktu dekat. Hanya saja dia tidak bisa memastikan kapan akan menyelesaikan semua perjalanannya keliling Indonesia. Dikatakan, ketika sudah tiba di Jakarta maka dia akan menyerahkan semua bukti tandatangan kepada MURI. Selain itu, dia akan berupaya menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena perjalanan yang dilakukan itu atas nazar bahwa kalau ada petinggi TNI yang menjadi presiden maka akan melakukan perjalanan keliling Indonesia. Untuk itu, kata Hendra, dia akan berupaya menemui presiden setibanya di Jakarta.

Reli Laot, Sekretaris Redaksi Flores Pos mengatakan salut dengan perjalanan yang dilakukan Hendra Jaya. Menurut Reli, perjalanan panjang hanya dengan modal uang Rp1,5 juta hanya dilakukan oleh orang-orang nekat karena perjalanan mengelilingi Indonesia yang adalah negara kepulaian seperti ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, kata Rely Laot, Hendra telah membuktikan bahwa hanya dengan modal Rp1,5 juta dia mampu mengelilingi Indonesia walau dengan berbagai kesulitan yang dia hadapi. Dikatakan, langkah Hendra melakukan perjalanan untuk lebih mengenal sejarah dan budaya setiap daerah di Indonesia adalah langkah baik yang perlu dicontohi.

Dewan Konsultasikan Tatib ke Gubernur

* Setelah Kembali Dibahas di DPRD Untuk Ditetapkan
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Setelah melalui pembahasan di tingkat Panitia Kerja, DPRD Ende akhirnya mengkonsultasikan rancangan peraturan dan tata tertib DPRD Ende ke gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Konsultasi dilakukan selama tiga hari dan setelah kembali akan dibahas di tingkat Dewan untuk ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Sementara DPRD Ende, Fransiksus Taso kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Selasa (6/10). Frans Taso mengatakan, Panitia Kerja saat ini sedang berada di Kupang untuk mengkonsultasikan rancangan tatib yang telah dibahas sebelumnya. Konsultasi dilakukan selama tiga hari dan setelah itu akan kembali dibahas di Dewan untuk kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan. Jadwal penetapan rancangan tata tertib sudah ditetapkan yakni pada 12 Oktober mendatang.


Terhadap proses kerja yang dilakukan Panitia Kerja dalam membahas tata tertib Dewan, Taso menyatakan salut atas kerja mereka. Panitia Kerja telah bekerja sangat maksimal dalam waktu yang telah disiapkan untuk membahas tata tertib untuk kemudian dikonsultasikan ke gubernur. “Terima kasih kepada teman-teman Panitia kerja yang sudah begitu cepat selesaikan draf tatib sehinga sudah dikonsultasikan ke gubernur.” Bahkan, kata dia, DPRD Ende termasuk yang paling cepat dalam membahas tata tertib jika dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT.

Selain membahas tata tertib Dewan, kata Taso, Dewan juga telah membahas pembentukan alat kelengkapan Dewan seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan komisi-komisi. Untuk alat kelengkapan Dewan ini, kata Taso, masing-masing fraksi di Dewan telah emndistribusikan anggota fraksinya masing-masing untuk masuk ke dalam setiap alat kelengkapan Dewan yang ada.

Fraksi PDI Perjuangan dalam usulan nama-nama anggota Fraksi PDI Perjuangan pada alat kelengkapan DPRD periode 2009-2014 yang ditandatangani ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yustinus Sani dan Sekretaris Eugenia Gorety Lado mendistribusikan masing-masing Eugenia Gorety lado ke Badan Musyawarah, Oktavianus Moa Mesi masuk Badan Legislasi, Yustinus Sani masuk ke Badan Anggaran. Sedangkan untuk komisi masing-masing, oktavianus Moa Mesi masuk Komisi A, Yustinus Sani masuk Komisi B dan eugenia Gorety Lado masuk Komisi C.

Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam surat yang ditandatangani ketua Fraksi Partai Demokrat dan Sekretaris, Philipus Kami mengusulkan nama-nama yang masuk ke alat kelengkapan dewan masing-masing, Erikos Emanuel Rede masuk ke Badan Musyawarah, Philipus Kami dan Sudrasman Arifin Nuh masuk ke Badan Legislasi, sedangkan Haji Pua Saleh dan Arminus Wuni Wasa masuk ke Badan Anggaran. Untuk komisi-komisi, fraksi mendistribusikan Erikos Emanuel Rede masuk ke Komisi A, Haji Pua Saleh dan Arminus Wuni Wasa masuk ke Komisi B dan Philipus Kami dan Sudrasman Arifin Nuh masuk ke Komisi C.

Dinas Nakertrans Buka Pendaftaran Transmigrasi ke Minahasa Utara

* Disiapkan Jatah untuk 25 Kepala Keluarga
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende pada tahun ini telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti transmigrasi ke kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa Utara merupakan kabupaten mitra yang telah ditandatangani kesepakatan kerja samanya pada 6 September 2009 lalu di Kupang antara bupati Ende dan bupati Minahasa Utara. Hingga saat ini sudah sebanyak 105 kepala keluarga yang telah mendaftar namun diantara mereka lebih memilih untuk mengikuti transmigrasi ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende, Petrus Poto di ruang kerjanya. Menurut Petrus Poto, pendaftaran bagi kepala keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi ke Minahasa Utara ini untuk diberangkatkan pada tahun 2010. jatah yang disiapkan untuk diberangkatkan mengikuti transmigrasi ke Minahasa Utara pada 2010 sebanyak 25 kepala keluarga.

Dikatakan, dari pembukaan pendaftaran tersebut, sudah cukup banyak kepala kelaurga yang berminat dan mendaftar. Namun dari total 105 kepala keluarga yang mendaftar kebanyakan dari mereka menginginkan mengikuti transmigrasi ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Namun untuk tujuan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kata Poto ada pengalaman kurang baik dari para transmigran. Mereka setelah diberangkatkan ke lokasi transmigran dan menunggu sampai menerima sertifikat tanah lokasi transmigrasi yang ditempati kemudian dijual dan kembali ke Ende. Mereka ini, lanjut dia setelah kembali ke Ende lalu mau mendaftar lagi untuk diberangkatkan. “Kalau kita tahu ada yang seperti ini tidak akan kita berangkatkan.”

Menurut dia, kontrak mereka untuk mengikuti program transmigrasi adalah untuk menetap di lokasi transmigrasi. Karena itu, lanjut Poto, tidak dibenarnkan jika mereka menjual lokasi transmigrasi yang diberikan dan kembali ke tempat asal. Untuk itu, bagi yang mendaftar ini apalagi dengan tujuan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, akan diseleksi secara ketat untuk menghindari hal-hal seperti itu. Mereka yang berminat akan disaring terlebih dahulu dan mengutamakan mereka yang benar-benar mau diberangkatkan dan yang punya kemauan untuk bekerja di sana.

Dikatakan, pengiriman transmigran asal Ende ke berbagai daerah tujuan sudah dilakukan sejak tahun 1997. bahkan tahun 2008 lalu, kata Poto, Ende pernah mengirim sebanyak 25 kepala keluarga transmigran dengan daerah tujuan Tobolamo Kabupaten Tobelo Provinsi Maluku Utara. Jika ditotalkan pengiriman sejak 1997 hingga yang terakhir pada 2008 maka Kabupaten Ende telah mengirim sebanyak 2.508 kepala keluarga atau 11.273 jiwa. Para transmigran tersebut dikirim ke berbagai daerah tujuan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya. Kebnayakan dari mereka saat ini sudah berhasil di daerah transmigran.

Arminus Wuni Wasa, anggota DPRD Ende dari Partai Demokrat kepada Flores Pos, Senin (5/10) mengatakan, transmigrasi merupakan program pemerintah yang punya tujuan baik dan patut didukung. Dengan program pemeritah ini masyarakat Ende bisa erbaur dengan masyarakat lain dari daerah lain di Indonesia sehingga ada penyeragaman budaya di daerah transmigrasi. Hanya saja, dalam pemberangkatan para transmigran, perlu diatur dengan baik agar mereka dapat diantar sampai ke tempat tujuan sehingga tidak ditelantarkan. Dikatakan, sekauh pengamatannya selama ini, banyak transmigran yang diberangkatkan masih ada pula yang kembali ke Ende karena tidak berhasil di lokasi transmigran. Kepada mereka yang seperti itu hendaknya tidak lagi diberangkatkan karena akan membuat citra buruk terhadap program transmigrasi itu sendiri.

Dalam proses pemberangkatan juga, kata Armin, pemerintah harus melakukan seleksi yang ketat agar mereka yang diberangkatkan adalah orang-orang yang benar-benar punya niat baik sehingga ketika tiba di lokasi transmigran mereka bisa bekerja maksimal untuk kehidupan mereka di daerah yang baru. “jangan sampai karena asal rekrut lalu satu dua tahun di daerah transmigrasi lalu pulang dan bikin susah pemerintah.”

Pro-Air Putuskan Kontrak Kerja dengan CV Gunung Meja

* Pekerjaan Sudah Lewati Batas Waktu Kontrak
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Akibat pekerjaan yang tidak diselesaikan tepat waktu, Pro-Air memutuskan kontrak kerja dengan CV Gunung Meja. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pro-Air ini mendapat tanggapan serius Kuasa Direktur CV Gunung Meja, Anins Manggo. Persoalan itu akhirnya dilaporkan ke DPRD Ende dan Dewan akhirnya mengundang pihak Pro Air dan Anis Manggo untuk dengar pendapat.

Dengar pendapat antara Pro Air, Kuasa Direktur CV Gunung Meja Anis Manggo dan DPRD Ende dibuka oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Ende, Fransiskus Taso di ruang rapat Gabungan Komisi, Sabtu (3/10).

Peter Hecler, Team Leader FC For The Ministry of Health (Konsultan KFW Component of the PIU Ende and Alor) di hadapan anggota Dewan mengatakan, di setiap pelaksanaan proyek pada setiap desa ada jangka waktu pengerjaan yang harus ditempuh sesuai waktu kontrak. Itulah sebabnya, kata Peter, dalam setiap kualifikasi kontrak dengan rekanan yang bisa melakukan pekerjaan dan untuk itu ingin mendapatkan kontraktor yang bisa ekerja sebaik-baiknya artinya kontraktor yang mempunyai uang dan taat pada waktu yang ditetapkan. Peter juga menyarankan agar untuk bisa tahu apa yang terjadi harus ke desa-desa dan bicara dengan masyarakat karena mereka mempersoalkan Pro-Air yang menurut masyarakat telah memberikan janji-janji kosong. Dengan turun ke desa, kata Peter, juga bisa tahu apa pendapat masyarakat tentang kontaktor. “Pendapat Pro-Air, kontraktor tidak dapat lakukan pekerjaan tepat waktu.”

Dikatakan, pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor sangat terlambat dibanging di tempat lain sehinga Pro-Air mengambil sikap memutuskan kontrak. Namun keputusan itu, lanjut Peter, tiodak diterima oleh Anis Manggo. Dikatakan, Pro-Air sudah melaksanakan lebih dari 100 pekerjaan dan sudah membuat kontrak sebanyak 100. namun dari sekian banyak kontrak yang dibuat baru kali ini yang bermasalah.

Kuasa Direktur CV Gunung Meja, Anis Manggo pada kesempatan dengar pendapat itu mengatakan, kontrtak dengan Pro-Air dilakukan pada 20 Oktober 2008 dan baru mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Desember. Pelaksanaan pada saat itu dengan cuaca yang tidak mendukung karena hujan namun tetap paksakan untuk bekerja. Pada saat selesai kontrak pada 16 Maret 2009, pekerjaan belum apa-apa dan mendapatkan perpanjangan kontrak dari April-Mei. Pada saat pelaksanaan juga alami kesulitan uang dan meminta bantuan pada Pro-Air untuk pengadaan pipa.

Sebelum pemutusan kontrak, kata Anis Manggo dia mendapatkan tiga surat dari Pro-Air namun surat tersebut dalam bahasa Inggris sehingga harus mencari orang menterjemahkan. Surat pertama pada 16 April dan dilanjutkan dnegan surat kedua pada 22 April dan surat ketiga apda 26 April. Pada 1 Juni hendak ke Pro-Air untuk menjelaskan ternyata pada saat itu dia menerima surat pemutusan kontrak. Dikatakan, saat mau melakukan klarifikasi, oleh Peter dikatakan sudah selesai permasalahannya. “Saya tahu sudah lewati batas kontrak tetapi ingin jelaskan kendala. Apakah pemutusan hubungan kerja tanpa ada klarifikasi. Apa phk dengan selembar kertas itu tanpa klarifikasi.”

Anis Manggo mengatakan, seharusnya karena di dalam kontrak itu ada beberapa pihak yang ada di dalamnya maka harus ada klarifikasi. Lagi pula, kata Manggo mengingat pemutusan kontrak dilakukan secara sepihak dan dia masih mampu melaksanakan pekerjaan maka dia menuntut ganti kerugian. Pendekatan-pendekatan sudah dilakukan namun semuanya tidak berhasil. Untuk itu, kata dia, dengan menyampaikan persoalan ini ke DPRD Ende maka diharapkan Dewan dapat memberikan solusi terkait persoalan ini. Pemutusan kontrak itu, kata dia mengakibatkan pekerjaan sampai sekarang tidak selesai. Padahal jika tidak diputuskan kontraknya di yakin proyek itu sudah selesai dilaksanakan.

Yulius cesar Nonga, anggota DPRD Ende mengatakan, pemutusan hubungan kerja ada tahapan-tahapannya untuk itu disarankan untuk dijelaskan secara detail dari pihak Pro-Air hingga terjadi PHK. Arminus Wuni Wasa mengatakan, kehadiran Pro-Air sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat. Kepentingan yang dibicarakan di Dewan tersebut adalah kepentingan rakyat dan persoalan seperti yang diangkat itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Proyek ini, lanjut Armin adalah kerja sama pemerintah Jerman dan Indonesia di mana ada dana pendamping dari pemerintah daerah.

Terkait pemutusan hubungan kerja dengan CV Gunung Meja, kata Armin perlu dicermati mengingat tidak mungkin dilakukan begitu saja namun akibat VC Gunung Meja melanggar kontrak yang telah dibuat. Karena itu diangap CV Gunung Meja tidak layak lagi melanjutkan pekerjaan. Menurutnya, persoalan itu ahrus segera diselesaikan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk penyelesaiannya perlu melibatkan Bappeda, DPRD, Pro-Air dan kontraktor untuk melihat peraturan-peraturan di dalam kontrak yang tidak dipatuhi.

PIU, Sudarsono mengatakan, kasus yang terjadi sebenarnya bukan pemutusan hubungan kerja atau pemutusan kontrak kerja tetapi tidak dilakukannya perpanjangan kontrak. Pelaksanaan pekerjaan ini sudah dilakukan perpanjangan dan sudah selesai waktunya dan tidak ada lagi adendum kedua dengan berbagai pertimbangan. “Soal negosiasi, kata Sudarsono menjadi satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Pro-Air bertahan pada kontrak dan kontraktor bertahan pada kendala-kendala yang dihadapi.” Menyelesaikan persoalan ini, lanjut Sudarsono perlu menghadirkan pihak terkait untuk membicarakan hal ini agar ada kepuasan di kedua belah pihak. Prinsipnya persoalan ini harus diselesaikan agar kebutuhan publik tidak diabaikan.

Anis Manggo kepada Flores Pos usai dengar pendapat mengatakan, nilai kontrak proyek yang dia kerjakan sebesar Rp863 juta dengan lokasi pengerjaan di Desa Nggesa Kecamatan Detukeli. Kontrak dibuat sejak tanggal 27 oktober 2008 dan berakhir pada 19 Maret 2009. sebelum pemutusan kontrak dia sudah melakukan sejumlah kegiatan mulai dari pertemuan dengan masyarakat untuk sosialisasi dan pembagian peran masyarakat. Selanjutnya pada bulan Nopember berangkat ke Surabaya dan Jakarta untuk klarifiaksi barang pabrikasi. Pada pertengahan Nopember kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena hujan dan masuk Desember mulai drop material ke lokasi untuk pengerjaan direksi kit kendati di dalam kontrak sewa direksi kit. Bulan Januari mulai dilakukan penggalian walau dalam kondisi hujan sehingga belum selesai. Masyarakat yang diminta menggali sebagai tanggung jawab mereka tetapi Cuma janji-janji sampai selsai masa kontrak.

Dalam proses pelaksanaan, ternyata sudah ada pemutusan kontrak dan berupaya klarifikasi namun tidak diterima. “Saat PHK saya lagi kerja. Saya sudah rugi jadi saya tuntut ganti kerugian saya.” Soal besaran ganti rugi, kata Anis Manggo dia belum dapat merincikan karena perlu dibuat perincian secara lebih detail.

Panser F.C Siap Berlaga di Ajang Flores Champion Bajawa

Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Tim bola kaki kebanggaan masyarakat Kabupaten Ende Panser F.C menyatakan kesiapan tim untuk berlaga di ajang pertandingan sepakbola Flores Champion Bajawa. Kendati tanpa target yang muluk-muluk, para pemain, pelatih dan oficial tim menyatakan kesanggupan mereka untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Ende di ajang sepak bola ini.

Demikian dikatakan Manajer Panser F.C, M Ito Pedo kepada Flores Pos, di Stadion Marilonga, Minggu (4/10) di sela-sela pemantauan pelaksanaan latihan para pemain Panser F.C. Ito Pedo mengatakan, Panser F.C merupakan satu-satunya tim dari Kabupaten Ende yang diundang mengikuti ajang Flores Champion Bajawa. Pertimbangan panitia atas prestasi satu tahun belakangan ini di mana Panser F.C pada tahun 2009 ini menjuarai Ledalero Cup 2009.

Terkait keikutsertaan Panser F.C di ajang Flores Champion Bajawa ini, Ito Pedo katakan, keberangkatan mereka tanpa target. Kepada para pemain tidak diberikan target yang muluk-muluk. “Hanya kita berharap keikutsertaan Panser F.C di ajang ini adalah mewakili Kabupaten Ende. Karena itu harus bisa memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Ende.” Dikatakan, keberangkatan Panser F.C sudah mendapat restu dari Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar yang juga sebagai pemilik tim Panser F.C.

Berdasarkan hasil drawing, kata Ito Pedo, Panser F.C berada di pool D bersama Ampos-Larantuka, San Jose-Bajawa dan Matador-Bajawa. Tim-tim yang ada di pool D ini, kata dia adalah tim-tim kuat di jagat sepak bola Flores. Namun demikian, Panser F.C tidak gentar dan akan berjuang keras meladeni tim-tim kuat ini di setiap partai yang digelar. 20 pemain yang akan dibawa ke Bajawa, kata dia sudah sangat siap setelah menjalani beberapa sesi latihan selama ini. Sejumlah pemain yang dibawa seperti Galang Leonis, Zen Abdulah, M Lanar, Bule, Ludger Santoso adalah pemain-pemain yang sudah sering bermain tidak saja di klub namun juga sering bermain membawa nama Kabupaten Ende baik di ajang El Tari Memorial Cup maupun di ajang Divisi Indonesia.

M Lanar, salah seorang pemain Panser F.C yang sering menyandang ban kapten kepada Flores Pos di sela-sela latihan mengatakan, bersama teman-teman pemain yang tergabung dalam Panser F.C, mereka sudah sangat siap untuk turun berlaga di ajang Flores Champion Bajawa. Mereka berjanji menyuguhkan permainan yang baik dan mengimbangi tim-tim kuat yang tergabung dalam pool D. Dengan tidak adanya target dari pengurus, kata Lanar mereka akan lebih bermain secara lepas. Tidak adanya target bukan berarti mereka diremehkan namun akan membuat mereka bermain lepas dan menunjukan preforma terbaik di ajang ini.

Forum Peduli Bencana Alam Kabupaten Ende, Buka Posko Bencana Alam Padang

* Mulai Lakukan Penggalangan Dana
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Menyikapi bencana alam yang terjadi di Padang Sumatera Barat yang terjadi pada 30 September lalu, telah menggugah kalangan warga masyarakat Kabupaten Ende untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu sesama saudara yang menderita akibat bencana. Untuk itu, Forum Peduli Bencana Alam Kabupaten Ende yang sebelumnya pernah ada kembali tergugah dan mulai melakukan penggalangan dana yang nantinya disalurkan membantu para korban bencana di Padang.

Koordinator Umum Forum Peduli Bencana Alam Padang, Hironimus Pala kepada Flores Pos, Jumad (2/10) mengatakan, Forum Peduli Bencana Alam Padang ini merupakan forum peduli lanjutan dari Forum Peduli Bencana Alam Manggarai yang dibentuk untuk menyikapi bencana alam yang terjadi di Mangarai pada tahun 2007 silam. Bencana alam yang terjadi di Padang, kata Pala telah menggugah forum untuk kembali melakukan penggalangan dana demi membantu sesama saudara yang menjadi korban bencana.

Pala mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende untuk peduli dan bisa menyisihkan sedikit dari apa yang dimiliki guna membantu para korban bencana Padang. Sumbangan bgi para korban bencana Padang, lanjut Pala, sudah mulai dilakukan sejak Jumad (2/10) oleh forum dalam pertemuan perdananya. Kepada masyarakat yang mau menyalurkan sumbangan dapat menyalurkannya melalui Forum Peduli Bencana Alam Padang Kabupaten Ende di Posko Bencana Alam Padang bertempat di Sekretariat FIRD Ende, Jalan Kokos Raya Perumnas Ende atau di Posko Bencana Alam yang ada di Sekretariat PMKRI Ende, Jalan Wirajaya. “Penyumbang bisa datang langsung ke kantor FIRD di Kokos Raya atau ke Sekretariat PMKRI di Wirajaya.”

Dikatakan, forum ini pada bencana alam Mangarai yang lalu telah berhasil mengumpulkan sejumlah dana dan juga bantuan berupa barang yang langsung disalurkan untuk para korban. Dana yang terkumpul pada waktu itu, kata dia, tidak semuanya disalurkan namun dicadangkan untuk bencana alam yang bakal terjadi di kemudian hari. Untuk itu, katanya, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu para korban bencana alam Padang melalui Jaringan INSIST yang saat ini sudah berada di lokasi bencana membantu para korban. “Kami himbau solidaritas seluruh masyarakat Ende merelakan sedikit dana guna membantu sesama saudara yang tertimpa bencana. Bantuan sangat diharapkan dalam bentuk uang agar mudah disalurkan mengingat jarak yang cukup jauh.”

Roni So pada rapat awal untuk penggalangan dana mengatakan, slodaritas harus terus dibangun terutama menyikapi keadaan seperti yang dialami para korban bencana di Padang. Dikatakan, forum seperti ini harus terus digalakan agar setiap ada bencana sudah ada dana cadangan yang langsung bisa dikeluarkan untuk membantu para korban.

Sementara Levi Padalulu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende mengatakan, PMKRI siap membantu melakukan penggalangan dana yang menurut rencana melalui kotak-kotak amal yang diedarkan kepada masyarakat Ende di titik-titik strategis sepanjang jalan di dalam Kota Ende. Menurutnya, aktifis muda PMKRI sangat respek terhadap forum yang selalu siap membantu para korban bencana di manapun tanpa memandang permebdaan. Hal senada dikatakan pula Ketua GMPI Cabang Ende, Nikolaus Bhuka. Menurutnya, GMPI siap membantu dalam kegiatan penggalangan dana untuk para korban bencana alam dengan menurunkan anggotanya membawa kotak amal untuk mencari dana. Dia berharap, aksi ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk bersedia menyumbangkan sedikit dari apa yang mereka miliki.

Hari pertama penggalangan dana, Forum Peduli Bencana Alam Padang Kabupaten Ende telah berhasil mengumpulkan Rp1,3 juta. Dana tersebut merupakan sumbangan awal dari pra peserta yang hadir dalam rapat yakni dari Flores Institute of Recources Development (FIRD) Ende, Yayasan Tananua Ende, Philipus Kami (anggota DPRD Ende), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKTI) Cabang Ende, Gerakan Mahasiswa Pelajar Indonesia (GMPI) Cabang Ende dan Perhimpunan Wartawan Flores (PWF).

Warga Translok Wewaria Mulai Tinggalkan Pemukiman

* Dinas Perlu Data Warga yang Tidak Tempati Rumah Translok
Oleh Heronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Hingga saat ini, warga yang mendiami lokasi transmigrasi lokal (Translok) Wewaria di Kecamatan Wewaria semakin berkurang. Dari 200 kepala keluarga (KK) warga yang mendiami lokasi translok tersebut, saat ini tinggal 90 kepala kelaurga. Kondisi ini berarti sebanyak lebih kurang 110 kepala keluarga yang telah meninggalkan pemukiman translok Wewaria dan kembali ke rumah mereka yang lama untuk kembali mengerjakan kebun masing-masing. Namun sesekali mereka masih kembali ke perumahan yang ada di daerah translok Wewaria.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende, Petrus Poto kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Kamis (1/10) mengatakan, translok Wewaria merupakan proyek provinsi yang hingga saat ini belum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Ende. Namun demikian, kata dia, kondisi saat ini di lokaso translok tidak lagi dihuni oleh semua warga translok. Saat ini tinggal 90 kepala keluarga yang masih mendiami lokasi translok Wewaria dari total keseluruhan 200 kepala keluarga yang mendiami translok Wewaria.

Poto mengatakan, mereka meninggalkan rumah yang ada di daerah translok karena mereka masih memiliki rumah di daerah asal masing-masing. Mereka kembali ke rumah mereka sebelumnya untuk mengerjakan kebun dan tidak mengerjakan tambak garam di lokasi translok. Hal itu, kata Poto juga diakibatkan karena sejak awal perekrutan warga translok tidak memperhatikan latar belakang pekerjaan mereka. “Mereka tiap hari kerja kebun tapi mau dijadikan petani tambak garam.”

Dikatakan, warga translok yang mulai meninggalkan lokasi translok itu setelah jaminan hidup yang menjadi jatah mereka sudah tidak lagi diberikan setelah sempat disalurkan selama lebih kurang lima tahun sejak memasuki lokasi translok Wewaria. Dikatakan, mereka juga bukannya tidak menempati perumahan yang ada di lokasi translok. Namun, mereka hanya kembali untuk kerja kebun kemudian ketika persediaan makanan mencukupi baru kembali lagi ke translok.

Poto katakan, semua kebutuhan baik fasilitas umum seperti rumah ibadah, jalan yang layak sejauh ini belum dipenuhi. Untuk itu katanya, pemerintah provinsi harus mendata ulang kebutuhan-kebutuhan yang belum dipenuhi tersebut untuk dilengkapi. “kalau semua sudah dilengkapi baru diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kelola.” Untuk selanjutnya pengelolaan diberikan kepada pemerintah daerah namun penyerahan itu hingga saat ini belum juga dilakukan oleh pemerintah provinsi termasuk pemeliharaannya.

Arminus Wuni Wasa, anggota DPRD Ende dari partai Demokrat kepada Flores Pos di gedung DPRD Ende, Jumad (2/10) mengatakan, fakta adanya warga penghuni lokasi translok Wewaria yang sudah mulai meninggalkan lokasi translok dan kembali ke rumah mereka sebelumnya memang ada. Kembalinya mereka itu terjadi karena tambak garam yang seharusnya menjanjikan kehidupan bagi mereka kurang berjalan baik. Banyak warga penghuni translok Wewaria yang mengeluhkan produksi garam yang menurun setelah mereka mengikuti petunjuk dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut warga, lanjut Armin, sebelum mengikuti petunjuk dinas dan mengolah garam menggunakan cara tradisional justru hasilnya jauh lebih banyak. Kondisi itu, kemungkinan disebabkan karena proses pembuatan garam memanfaatkan air yang digali dari sumur di mana karena kedalamannya yang terlalu dalam sehingga kadar garamnya berkurang dan berpengaruh terhadap propduksi garam.

Armin mengatakan, fenomena warga mulai meninggalkan perumahan translok harus disikapi serius oleh pemerintah melalui dinas teknis terkait. Dinas harus turun dan melakukan pendataan. Warga yang tidak lagi mau menempati rumah yang ada di lokasi translok agar didata dan jika sudah tidak mau lagi agar digantikan dengan warga lain yang mau tinggal dan menetap tetap di situ. Jika tidak secepatnya disikapi, katanya, dikhawatirkan rumah yang sudah ada akibat tidak terawat akhirnya menjadi rusak dan tidak dapat ditempati lagi.

Menyikapi kondisi seperti itu, kata Armin, dalam waktu dekat akan mengusulkan kepada pimpinan agar anggota DPRD Ende bisa turun langsung melihat kondisi di lokasi translok Wewaria. “Kami akan turun lihat langsung. Seperti apa kondisi warga di daerah translok.”

Forum Petani Kabupaten Ende Gelar Rembuk Tani

* Di Desa Nua Lise Kecamatan Wolowaru
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Untuk mengatasi kesulitan petani dalam mwenikmati hak dasarnya seperti hak dalam mendapatkan pendidikan dan kesehatan, hak atas pangan, hak memperoleh kesempatan kerja, hak mengakses teknologi dan komunikasi dan hak dalam menikmati pembangunan maka petani Kabupaten Ende telah berupaya menggelar kegiatan bersama khususnya menghimpun seluruh kelompok petani di Kabupaten Ende. Penyatuan kelompok ini untuk menjadi wadah tukar pengalaman, gagasan dan meningkatkan keterampilan petani sesuai kompetensi masing-masing. Untuk itu, Forum Petani Kabupaten Ende dalam waktu dekat akan kembali menggelar rembuk petani Kabupaten Ende untuk bersama menggagas ide-ide untuk mewujudkan petani yang berdaulat.

Koordinator Forum Petani Kabupaten Ende, Nikolaus Ruma kepada Flores Pos di Kantor Yayasan Tananua Ende, Kamis (1/10) mengatakan, rembuk tani 2009 ini secara khusus diselenggarakan untuk para petani Kabupaten Ende dan dampaknya untuk pra pengambil kebijakan dan para pekerja sosial baik itu lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, akademisi dan pers. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk merreviu kembali perjalanan dan rekomendasi rembuk tani 2008 di Desa Tanali Kecamatan Wewaria lalu. Juga untuk sharing gagasan, membagi pengalamand an keterampilan sesama petani, Gapoktan, forum dan semua unsur lainnya. Juga untuk penguatan kelembagaan organisasi petani di Kabupaten Ende serta memperkuat pemahaman peserta tentang kedaulatan pangan petani dan meningkatkan pemahaman petani tentang strategi kebijakan pemerintah tentang pangan.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, kata Ruma akan menampilkan sejumlah pembicara seperti bupati Ende, yang akan berbicara tentang strategi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Ende menuju swasembada pangan 2012. Ketua DPRD Ende yang akan berbicara soal peran DPRD dalam mewujudkan swasembada pangan 2012, Uskup Agung Ende yang berbicara soal peran gereja dalam kedaulatan pangan petani. Pembicara lain yakni dekan Fakultas Pertanian Universitas Flores yang berbicara tentang peran Pergruan tinggi dalam memperkuat pangan petani Kabupaten Ende. Pembicara juga diambil dari kalangan petani yakni Mustafa dari Lio timur dan Ibu Yana dari Onelako Kecamatan Ndona.

Ketua Panitia Rembuk Petani 2009, Lusia Mbae kepada Flores Pos mengatakan, sejauh ini persiapan panitia untuk menyelenggarakan rembuk petani sudah berjalan bagus. Segala persiapan sudah dilakukan termasuk menyiapkan pangan lokal untuk menu pada saat kegiatan. Masyarakat di Desa Nualise, kata Mbae yang juga Kepala Desa Nualise ini menyambut baik rencana pelaksanaan rembuk petani di desa tersebut. Bahkan warga secara swadaya menyiapkan berbagai kebutuhan pada saat pelaksanaan seperti pangan lokal dan keperluan-keperluan lainnya.

Menurut Mbae, rembuk petani seperti ini sangat penting dilaksanakan karena dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan kepada para petani. Hal itu karena pada saat rembuk tani, para petani saling berbagi pengalaman.

Hironimus Pala, Direktur Yayasan Tananua mengatakan, rembuk tani yang akan diselenggarakan di Nualise dari 4-7 Oktober merupakan rembuk tani yang keempat setelah sebelumnya berturut-turut telah dilaksanakan di Rateroru, Ngalupolo dan Tanali. Rembuk tani ini merupakan kegiatan rutin tahunan Forum Petani Kabupaten Ende yang membahas isu-isu menyangkut kehidupan petani dan bagian solidaritas antar petani.

Dikatakan isu kedaulatan pangaa yang selama dibicarakan petani dalam setiap rembuk tani mulai mendapat respon pemerintah di mana pemerintah mulai mencanangkan swasembada pangan 2012. selain itu gereja Nusa Tenggara dalam pertemuan di Maumere juga mengangkat isu kedaulatan pangan hal mana dapat dijadikan isu bersama yang saling mendukung. Ke depan diharapkan petani melalui forum bersama pemerintah dan gereja dapat membuat satu gerakan bersama.

Pemkab Ende Siapkan 400 Hektare Lahan Transmigrasi Lokal

* Diperjuangkan ke Pusat
Oleh Hieronimus Bokilia

Ende, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Ende saat ini tengah mempersiapkan lahan seluas 400 hektare di Kolikapa Kecamatan Maukaro untuk dijadikan lahan transmigrasi lokal pada tahun 2011. Pilot projet lokasi tersebut sudah dibuat oleh konsultan perencana dan juga telah diseminarkan. Jika segala prosedur dan kelengkapannya sudah dipenuhi, pemerintah akan membuat proposal yang akan diusulkan ke Menteri Transmigrasi dalam hal ini Dirjen P4T melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigfrasi Kabupaten Ende, Petrus Poto kepada Flores Pos di ruang kerjanya, Kamis (1/10). Petrus Poto mengatakan, lokasi transmigrasi lokal (translok) yang terdapat di Kolikapa Kecamatan Maukaro tersebut telah dilakukan proses pengukuran dan lahan yang disiapkan tersebut merupakan lahan untuk translok lahan usaha pertanian. Namun untuk lahan yang disiapkan ini, karena di dalam lokasi itu terdapat kepemilikan perorangan yang sudah bersertifikat maka akan dilakukan penyerahan dari para pemilik dan dilanjutkan dengan proses pelepasan untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru seluas 400 ha untuk kepentingan lokasi translok.

Dikatakan, untuk Ende selama ini persoalan yang paling mendasar yang sering dialami adalah menyangkut kepemilikan tanah. “Hak ulayat terlalu banyak. Sudah serahkan tapi saat mau eksen di lapangan ada masalah lagi.” Untuk itu, kata Poto, sebelum dilaksanakan perlu ada sosialisasi kepada masyaralkat dan perlu ada denah pendamping untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di lapangan.

Kepala bidang Pemberdayaan Kawasan, matius Ginting di ruang kerja kadis mengataka, dari sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, baru beberapa persyaratan yang telah dipenuhi yakni penyerahan tanah dari para pemilik, rekomendasi dari bupati dan peta lokasi. Persyaratan lain seperti surat keterangan berada di luar kawasan hutan lindung juga telah dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Sedangkan surat gubernur tentang pencanangan areal pemukiman dan surat pendaftaran tanah dari BPN sejauh ini belum ada. Jika semua persyaratan itu sudah dipenuhi selanjutnya akan diusulkan Menteri Transmigrasi dalam hal ini Dirjen P4T melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Kadis Poto mengatakan, lokasi ini merupakan lokasi persiapan dan masih perlu diperjuangkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Transmigrasi agar bisa terealisasi pada tahun 2011. Dikatakan, untuk traslok selain mendatangkan warga dari luar lokasi namun juga tetap memperhatikan warga di sekitar lokasi. “Tidak semua warga translok dari luar. Ada warga sekitar juga diperhatikan agar terjadi asimilasi dan tidak terjadi kecemburuan sosial.”

Lokasi translok di Kolikapa, lajut Poto akan dibangun 100 rumah. Di lokasi tersebut, selain menyiapkan rumah bagi warga juga disediakan lahan untuk warga translok. Pemerintah juga membangun fasilitas umum seperti rumah ibadah, pustu dan fasilitas sarana dan prasarana jalan.

Dikatakan, dengan persiapan lokasi translok di Kolikapa maka di Ende akan terdapat dua lokasi translok yakni di Kolikapa dan di Wewaria. Namun untuk lokasi translok di Wewaria yang telah dibangun dan ditempati terdapat sebanyak 200 rumah bagi warga translok. Lokasi translok di Wewaria juga merupakan lahan tambak garam. Selain dua lokasi translok ini, pemerintah juga telah membangun 100 rumah dalam kegiatan penataan pemukiman pada tahun 2007. perumahan yang dibangun ini karena untuk penataan pemukiman maka diprioritaskan bagi warga di lokasi tersebut. Selain membangun rumah bagi mereka, warga juga dibagikan bibit untuk ditanam pada lokasi rumah masing-masing.